300 Hari Harun Masiku Buron, ICW Sebut Firli Bahuri Tak Mampu Pimpin KPK

BERITA RAKYAT – Mantan Calon Anggota Legislatif Fraksi PDIP Harun Masiku masih jadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK). Harun jadi buron dalam permasalahan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019- 2024 lewat tata cara pergantian antar- waktu( PAW).

Indonesia Corruption Watch( ICW) mencatat, semenjak diresmikan bagaikan buron pada 17 Januari 2020 kemudian, Harun telah menghilang sepanjang 300 hari.

   

” Semenjak KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam catatan buronan( 17 Januari 2020), instan per hari ini genap telah 300 hari mantan calon anggota legislatif PDIP seolah lenyap bak ditelan bumi,” ucap periset ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat( 13/ 11/ 2020).

Kegagalan regu satgas pemburu Harun Masiku membuat ICW mempertanyakan kinerja Pimpinan KPK Firli Bahuri. ICW memperhitungkan, mantan Kapolda Sumatera Selatan itu kandas mengetuai lembaga antirasuah.

” Kegagalan KPK dalam meringkus Harun Masiku ialah fakta ketidakmampuan Firli Bahuri mengetuai lembaga antirasuah tersebut. Sekalian sudah mengganti KPK jadi lembaga yang tidak lagi disegani oleh para pelakon kejahatan,” kata ia.

ICW menekan supaya KPK lekas membubarkan regu satgas pemburu Harun Masiku.

” Tidak hanya itu, Pimpinan KPK mesti mengevaluasi kinerja dari Deputi Penindakan, karena, pada dasarnya regu satgas tersebut terletak di dasar pengawasan dari yang bersangkutan,” ucap Kurnia.

Lolos dari OTT

Harun Masiku lolos dari pembedahan tangkap tangan( OTT) yang diselenggarakan lembaga antirasuah pada dini Januari 2020. Dikala itu, regu penindakan cuma sukses menangkap serta menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu yang pula orang keyakinan Wahyu, Agustiani Tio Fridelia, serta Saeful Bahri.

Wahyu serta Agustiani sudah didiagnosa dalam masalah tersebut. Wahyu didiagnosa 6 tahun penjara, sebaliknya Agustiani Tio didiagnosa 4 tahun penjara.

Tidak hanya itu, keduanya diharuskan membayar denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Wahyu diyakini menerima suap sebesar Rp 600 juta dari Kader PDIP Saeful Bahri serta Harun Masiku.

Suap tersebut berkaitan dengan upaya supaya caleg PDIP Harun Masiku terpilih jadi anggota DPR RI periode 2019- 2024 mengambil alih Nazarudin Kiemas yang wafat dunia.

Wahyu pula diyakini menerima gratifikasi beberapa Rp 500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Duit itu diserahkan lewat perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Sedangkan putusan yang dijatuhkan terhadap Saeful Bahri cuma 1 tahun 8 bulan penjara denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.

giff

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *