Aksi Saling Lapor Demokrat AHY dengan Kubu KLB Sumut

BERITA RAKYAT – Temperatur politik di badan Partai Demokrat memanas usai Kongres Luar Biasa( KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara( Sumut) yang dilaksanakan pada Jumat, 5 Maret kemudian.

Kubu Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono( AHY) menolak keras hasil KLB Sumut yang memilah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko selaku pimpinan universal serta menyebut perihal kongres tersebut merupakan ilegal.

Sedangkan, di sisi kubu Demokrat tipe KLB senantiasa mengganggap apa yang dicoba mereka sudah cocok dengan konstitusi yang berlaku. Apalagi mereka pernah mengklaim hasil kongres sudah diserahkan ke Departemen Hukum serta HAM.

Kisruh yang terus memanas di partai berlambang Mercy tersebut, belum lama ini apalagi berujung pada gugatan ke Majelis hukum Negara Jakarta Pusat oleh kubu AHY. Terdapat 10 nama yang digugat atas dugaan perbuatan melawan hukum.

” Kami jalani merupakan melaksanakan gugatan melawan hukum, upaya gugatan perbuatan melawan hukum terdapat 10 orang yang tergugat,” ucap Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di PN Jakarta Pusat, Jumat, 12 Maret 2021.

AHY apalagi menggandeng mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

Sedangkan itu, dari kubu tipe KLB Sumut, mereka malah memberi tahu Agus Harimurti Yudhoyono( AHY) ke polisi sebab dinilai sudah sudah mukadimah Angkatan darat(AD)/ AR partai.

” Kita hendak memberi tahu AHY memalsukan akta Angkatan darat(AD)/ ART 2020 khsususnya mengganti mukadimah dari pendirian partai. Tidak boleh. Pasal boleh berganti tetapi mukadimah tidak boleh berganti,” ucap Sekjen Partai Demokrat KLB Sumut Jhoni Allen Marbun di kediaman Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Maret.

Berikut beberapa perihal terpaut aksi silih lapor yang dicoba kubu Demokrat tipe AHY serta KLB Sumut usai Moeldoko diseleksi selaku Pimpinan Universal Partai Demokrat:

   

Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng

Partai Demokrat tipe Kongres Luar Biasa( KLB) Deli Serdang memberi tahu Andi Alfian Mallarangeng sebagai Sekretaris Majelis Besar DPP Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya, Sabtu.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Pimpinan Bidang Advokasi serta Hukum Partai Demokrat tipe KLB Razman Nasution. Dia menerangkan kalau Andi diprediksi melaksanakan pencemaran nama baik serta fitnah terhadap Moeldoko.

Tetapi, laporan tersebut nyatanya terganjal SOP pengaduan UU ITE. Salah satu karena sebab tidak terdapat kedatangan Moeldoko.

” Nanti aku bicarakan, pastilah,” kata Razman kepada wartawan di Polda Metro, Sabtu, 13 Maret 2021.

Dalam Pesan Edaran Kapolri tentang pedoman penindakan permasalahan UU ITE, ada poin kalau penyidik yang menerima laporan wajib berbicara langsung dengan korban.

Hendak Laporkan AHY ke Polisi

Tadinya, KLB Sumut berencana memberi tahu AHY ke polisi atas dugaan sudah merubah mukadimah anggaran dasar serta anggaran rumah tangga( Angkatan darat(AD)/ ART) partai.

Bagi Sekjen Partai Demokrat tipe Kongres Luar Biasa( KLB) Sumut Jhoni Allen Marbun, mukadimah dalam Angkatan darat(AD)/ ART tidak boleh diganti keculai pasal- pasal yang terdapat di dalamnya.

Ia melaporkan kalau AHY melaksanakan pelanggaran dikala ditunjuk selaku Pimpinan Universal Partai Demokrat pada Kongres ke V tahun 2020.

Jhoni menarangkan, mukadimah dalam Angkatan darat(AD)/ ART partai cuma dapat diganti lewat proses di majelis hukum. Ia menuding AHY berperan seenaknya dengan mengganti mukadimah Angkatan darat(AD)/ ART Partai Demokrat.

” Cuma boleh di majelis hukum sama semacam UUD 1945 tidak boleh berganti mukadimahnya, pasal- pasal boleh berganti cocok kebutuhan,” imbuhnya, Kamis, 11 Maret 2021.

Jhoni mengatakan, salah satu yang diganti dalam mukadimah Angkatan darat(AD)/ ART merupakan menyebut SBY selaku founding father Partai Demokrat. Ia bilang, perihal itu tidak terdapat tadinya dalam mukadimah.

AHY Gugat 10 Orang Terpaut KLB, Siapa Mereka?

Dengan menggandeng mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK), Bambang Widjojanto,

Partai Demokrat mendaftarkan gugatan ke Majelis hukum Negara Jakarta Pusat terpaut Kongres Luar Biasa( KLB) di Deli Serdang.

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut, di antara 10 orang tergugat di antara lain merupakan orang- orang yang sudah dipecat Partai Demokrat. Tetapi, Herzaky belum ingin merilis nama- namanya.

Ia menarangkan, para tergugat diprediksi melaksanakan perbuatan melanggar hukum sebab melanggar konstitusi partai Demokrat yang sudah diakui oleh negeri lewat SK Menteri Hukum serta HAM.

Tergugat pula dinilai melanggar konstitusi negeri UUD 1945 pada pasal 1 tentang Indonesia selaku negeri hukum serta demokratis.

Tidak hanya itu, para tergugat pula diprediksi sudah melanggar UU Partai Politik. Pada Pasal 26 disebutkan anggota partai politik yang menyudahi ataupun diberhentikan dari partai politik tidak dapat membentuk ataupun mendirikan partai politik yang sama.

giff

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *