Anies Sebut Aturan Ketat PSBB Akan Difokuskan ke Perkantoran

BERITA RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkata ketentuan pembatasan sosial berskala besar( PSBB) total yang hendak diawali Senin 13 Septmber esok, hendak difokuskan ke perkantoran.

” Yang sangat banyak itu kan perkantoran, sebab itu nanti utamanya hendak banyak mengendalikan di perkantoran,” kata Anies di Balai Kota, Sabtu( 12/ 9/ 2020) malam.

Tetapi disinggung menimpa ketentuan yang diartikan, mantan Rektor Universitas Paramadina itu enggan menrinci secara detil.

Direncanakan, Minggu( 13/ 9/ 2020) sore, Anies, Menteri Kesehatan Terawan, serta Kepala Tubuh Nasional Penanggulangan Musibah( BNPB) Doni Monardo hendak mengantarkan penjelasan formal menimpa pelaksaan PSBB DKI Jakarta.

Sedangkan itu, Kepala Ombudsman perwakilan DKI Jakarta Teguh P Nugroho memperhitungkan keberhasilan menekan mobilitas warga di Jakarta bergantung kepatuhan perkantoran, tidak hanya penegakan sanksi oleh Pemprov DKI.

Bagi Teguh, lemahnya landasan hukum yang terbuat Pemprov dalam melaksanakan PSBB menimbulkan beberapa perkantoran abai terhadap protokol kesehatan.

” Sanksi untuk pelanggar ini kan baru diatur di tingkat Pergub apalagi buat perkantoran serta industri saja cuma dicoba di tingkat SK Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi, ini yang menimbulkan banyak perkantoran serta industri yang cuek bebek senantiasa memohon karyawannya masuk di atas 50 persen( melebihi kapasitas yang ditetapkn dalam Pergub),” jelas Teguh, Kamis( 10/ 9/ 2020).

Penumpang KRL Naik

Pertimbangan ini, kata Teguh, dikuatkan dari informasi yang dilaporkan pihak PT Kereta Commuter Indonesia( KCI). Melansir informasi dari KCI, dikala masa PSBB awal kalinya dicoba penumpang KRL menyusut ekstrem. Bersamaan PSBB dilonggarkan, diketahui dengan sebutan PSBB transisi, jumlah penumpang terus bertambah secara bertahap.

” Jumlah naik bertahap mulai dari 4- 7 persen hingga kesimpulannya mendekati 50 persen dari angka total setiap hari,” kata Teguh.

Dari tren ini, imbuhnya, Pemprov kewalahan melaksanakan pengawasan akibat mobilitas warga yang besar tetapi dengan keterbatasan personel.

Kendati Gubernur DKI Anies Baswedan menerjunkan ribuan personel Aparatur Sipil Negeri( ASN) buat bantu mengawasi, upaya ini dikatakan Teguh tidak hendak sanggup mencakupi seluruh pergerakan warga di Jakarta.

” Pemprov juga setelah itu terjebak padat jadwal memantau pergerakan orang, bukan di hulunya, perkantoran serta industri, sementara itu jumlah SDM mereka terbatas,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *