Begini Rincian Rp 55,8 Miliar Gugatan Jhoni Allen ke Ketum Demokrat AHY

BERITA RAKYAT – Majelis Hakim Majelis hukum Negara( PN) Jakarta Pusat melanjutkan sidang terpaut gugatan yang dilayangkan Jhoni Allen Marbun atas pemecatannya oleh Pimpinan Universal Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono( AHY).

Dalam sidang, Kuasa Hukum Jhoni Allen, Slamet Hassan dalam isi pemohonan gugatannya menyebut kliennya hadapi kerugian Rp55, 8 miliyar yang dibagi dalam kerugian materil ataupun imateril.

” Akibat perbuatan melawan hukum yang dicoba oleh para tergugat menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh penggugat baik materiel ataupun imaterial,” kata Slamet dikala bacakan permohonan gugatan, Rabu( 24/ 3/ 2021).

   

Kerugian itu, diarahkan kepada 3 pihak sebagai tergugat ialah, ialah AHY( tergugat I), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya( tergugat II) serta Pimpinan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan( tergugat III).

Kemudian, dalam isi petitum gugatannya tersebut ikut merincikan kerugian materil sebesar Rp5, 8 miliyar. Terdiri dari pendapatan anggota DPR RI Rp60 juta/ bulan x 44 bulan tersisa= Rp2, 64 miliyar, kunjungan dapil DPR RI Rp120 juta/ 6 bulan x 8= Rp960 juta; duit reses Rp400 juta/ tahun x 4= Rp1, 6 miliyar; rumah aspirasi Rp150 juta/ tahun x 4= Rp600 juta.

Sebaliknya kerugian imateriel berbentuk lenyap serta/ ataupun rusaknya harkat martabat serta nama baik, dan keyakinan publik akibat keputusan pemecatan sebesar Rp50 miliyar.

” Nilai kerugian imaterial hendak disumbangkan kepada panti sosial yang memerlukan,” ucap Slamet.

Slamet memohon majelis hakim yang mengadili masalah ini melaporkan kalau aksi para tergugat ialah perbuatan melawan hukum. Bagi ia, proses pengambilan keputusan terpaut pemecatan Jhonni melanggar syarat Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga( Angkatan darat(AD)/ ART) Partai Demokrat 2020 sampai Kitab Undang- undang Hukum Perdata( KUHPerdata).

Atas perihal itu, Slamet memohon biar majelis hakum hakim melaporkan tidak legal serta/ ataupun batal demi hukum segala perbuatan ataupun vonis tergugat III[Hinca IP Pandjaitan] terpaut pemberhentian kliennya, Jhoni Allen Marbun.

” Melaporkan tidak legal serta/ ataupun batal demi hukum Pesan Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No: 01/ SK/ DKPD/ II/ 2021 Tertanggal 2 Februari 2021 tentang Saran Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Senantiasa Selaku Anggota Partai Demokrat kepada Kerabat drh. Jhoni Allen Marbun, Milimeter,” tandas Slamet.

Kubu Jhoni Allen Bercemin Atas Masalah Fahri Hamzah Vs PKS

Jhoni Allen Marbun senantiasa bersikukuh melayangkan gugatan perdata universal atas pemecatannya terhadap para tergugat ialah, Pimpinan Universal Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono( AHY), Sekjend Teuku Riefky Harsa, serta Pimpinan Dewan Kehormatan Hinca Panjaitan.

Perihal itu di informasikan kuasa hukum Jhoni Allen, Slamet Hassan dalam sidang yang diselenggarakan di Majelis hukum Negara( PN) Jakarta Pusat pada Rabu( 24/ 3/ 2021).

Ia memperhitungkan, gugatan kliennya tidaklah masalah perdata spesial sengketa partai politik, sebagaimana teregister dengan masalah no 135/ Pdt. Gram/ 2021/ PN Jkt. Pst.

” Jadi perihal itu( proses pemecatan) melawan hukum itu, terdapat semenjak di Majelis Dewan Kehormatan, oleh Hinca tanpa terdapat pemanggilan, proses pengecekan. Hingga gugatan ini yang kita sampaikan selaku gugatan melawan hukum,” katanya.

Sebab dasar seperti itu, Slamet mengklaim jika masalah gugatan ini masuk kedalam perdata universal melawan hukum. Bercemin pada permasalahan polemik yang terjalin Fahri Hamzah kepada Partai Keadilan Sejahterah( PKS) yang kala itu berlangsung di Majelis hukum Negara( PN) Jakarta Selatan.

Sebagaimana dikenal, jika pada dikala itu Fahri Hamzah menggugat sebagian elite PKS terpaut pemecatan sepihak yang dialaminya. Masalah itu apalagi hingga masuk sesi kasasi, sampai kesimpulannya Mahkamah Agung( MA) mengabulkan gugatan permohonan Peninjauan Kembali Partai Keadilan Sejahtera( PKS) terhadap Fahri Hamzah, dan melepaskan ubah rugi PKS senilai Rp30 miliyar sebab pemecatan.

” Gugatan seragam pula sempat di daftarkan di PN Jaksel( masalah gugatan Fahri Hamzah) yang sama serta hingga sesi kasasi,” kata Slamet.

Oleh sebab itu, Slamet memperhitungkan jika masalah Fahri Hamzah dapat jadi dasar yurisprudensi dalam majelis hakim menyikapi masalah ini. Sebab sudah terdapat contoh permasalahan keputusan- keputusan dari hakim terdahulu buat mengalami sesuatu masalah selaku pedoman dalam selesaikan masalah.

” Hingga mohon kepada yang mulai ini senantiasa selaku masalah perdata gugatan melawan hukum dekameter senantiasa diproses dalam perdata universal,” imbuh Slamet.

Tetapi demikian, majelis hakim senantiasa pada kesimpulannya memohon kepada penggugat buat melanjutkan masalah ini supaya mencermati isi petitum tuntutan dalam gugatan yang dilayangkan penggugat. Barulah nantinya hakim hendak membagikan perilaku terpaut status masalah ini.

” Telah tidak harus berdebat, silakan bacakan gugatanya. Saat sebelum dibacakan buat hakim berlagak. Nanti ayah( kubu Jhoni Allen) bacakan gugatannya dahulu, sebab kita belum hingga ke modul,” kata majelis hakim I.

Persidangan dilanjutkan Rabu 31 Maret 2021

Tadinya dalam sidang, pernah terjalin perbandingan anggapan antara majelis hakim dengan pihak pengugat dalam perihal ini pengacara Jhoni Allen. Sebab majelis menyebut pada dini sidang jika masalah perdata ini masuk ke dalam sengketa partai politik.

Tetapi demikian dari pihak pengugat menolak, lantaran dinilai masalah perdata ini masuk dalam aksi melawan hukum cocok masalah no 135/ Pdt. Gram/ 2021/ PN Jkt. Pst.

” Sebab gugatanya menyakut partai politik, sebaliknya dalam pasal partau politik. Gugatan ini masuk ke sengketa partai politik, sehingga tidak terdapat mediasi,” kata pimpinan majelis hakim dikala persidangan.

” Baik Yang Mulia, kala kita daftarkan gugatan ini serta setelah itu teregister kita daftarkan gugatan perdata Yang Mulia bukan gugatan spesial partai politik,” paham salah satu kuasa hukum penggugat Jhoni Alen.

Lebih lanjut, sehabis melaksanakan perdebatan terpaut gugatan perdata universal ataupun perdata spesial. Kesimpulannya majelis hakim senantiasa melanjutkan buat pembacaan isi petitum gugatan dari pihak Jhoni Allen.

Usai pembacaan petitum tersebut, majelis hakim hendak kembali melanjutkan persidangan pada Rabu( 31/ 3/ 2021) minggu depan.

Dengan jadwal mencermati asumsi dari pihak tergugat dalam perihal ini, AHY sebagai tergugat I, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya tergugat II, serta Pimpinan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan tergugat III.

giff

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *