Bendera Bintang Kejora Berkibar di KJRI, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

BERITA RAKYAT – Kantor Staf Presiden( KSP) menyesalkan insiden pengibaran bendera Bintang Kejora di Konsulat Jenderal RI( KJRI) di Melbourne, Australia.

Deputi V KSP Jaleswari Pramowardhani berkata, perihal ini tidak dibenarkan serta tidak cocok dengan hukum internasional.

   

” Insiden yang terjalin di KJRI Melbourne, tidak bisa dibenarkan serta berlawanan dengan hukum internasional,” kata Jaleswari, Jumat( 4/ 12/ 2020).

Ia menuturkan, Australia wajib bertanggung jawab atas insiden ini. Karena, Australia mempunyai kewajiban buat melindungi keamanan di zona KJRI.

” Negeri penerima, dalam perihal ini Australia, mempunyai kewajiban bersumber pada hukum internasional buat melindungi keamanan dari zona Konsulat Jenderal Republik Indonesia,” jelas Jaleswari.

Ia menarangkan, berdasar hukum internasional Konsulat Jenderal ialah zona yang wajib dihormati, demikian pula dengan KJRI di Melbourne.

” Merujuk pada syarat Kesepakatan Wina menimpa Ikatan Konsuler dan hukum kerutinan internasional, zona Konsulat Jenderal wajib dihormati serta tidak bisa diganggu gugat. Terlebih diterobos masuk serta disusupi tanpa izin,” kata Jaleswari.

Berkibarnya Bendera Bintang Kejora

Tadinya, bendera Bintang Kejora yang identik dengan Organisasi Papua Merdeka( OPM) berkibar KJRI Melbourne pada Selasa( 1/ 12/ 2020) dengan diiringi spanduk yang berisi tulisan” Tentara Nasional Indonesia(TNI) Out Stop Killing Papua”.

Bendera ini dikibarkan oleh 5 orang yang memanjat kantor KJRI. Insiden tersebut terekam dalam suatu video yang tersebar di media sosial Twitter.

Peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne ini pula sempat terjalin pada 2017 kemudian. Kala itu, insiden tersebut membuat pemerintah Indonesia meradang.

giff

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *