Di Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Dizalimi

ERITA RAKYAT – Tersangka Irjen Napoleon Bonaparte di persidangan pembacaan eksepsi ataupun nota keberatan mengaku merasa dizalimi. Napoleon menyebut banyak tuduhan- tuduhan miring terpaut permasalahan penghapusan DPO Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

” Terima kasih, yang aku hormati hakim yang mulia, penuntut universal serta penasihat hukum, peluang hari ini telah lama aku tunggu- tunggu yang mulia, dari bulan Juli hingga hari ini, aku merasa dizalimi lewat bacaan oleh pemberitaan pemberitaan statement pejabat negeri yang salah tentang tuduhan menghapus red notice,” ucap Napoleon dikala diberi peluang hakim meningkatkan eksepsi dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Jalur Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin( 9/ 11/ 2020).

   

” Sebab bagaikan Kadivhubinter Polri yang dahulu pula mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Kami yang sangat ketahui kerja Interpol,” sambungnya.

Napoleon mengaku siap meyakinkan tiap tuduhan terpaut red notice. Ia pula mengaku tidak sempat menerima duit dari Djoko Tjandra lewat Tommy Sumardi.

” Tuduhan- tuduhan tersebut membuat kami tidak bisa jadi mengantarkan jawaban sebab cuma hendak dikira pembenaran diri. Peluang ini kami tunggu buat mengantarkan apa yang dieksepsi, tuduhan penerimaan duit aku siap buat dibuktikan didasari rencana buat menzalimi kami bagaikan pejabat negeri,” ucapnya.

Tidak hanya itu, dalam eksepsi yang dituangkan regu pengacara Napoleon menyebut penghapusan nama Djoko Tjandra di DPO tidaklah kewenangan Napoleon. Ia pula menyebut, red notice Djoko Tjandra telah terhapus semenjak 2014.

” Kalau kenyataan hukum sejati meyakinkan bahwasanya Interpol Red Notice atas JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control N o meter o r: A- 1897/ 7- 2009 sudah terhapus dari System Basis Informasi Interpol semenjak Tahun 2014 sebab tidak terdapat perpanjangan dari Kejaksaan RI bagaikan lembaga peminta. Butuh dikenal kalau Red Notice serta Catatan Pencarian Orang( DPO) pada SIMKIM Imigrasi merupakan 2 perihal yang berbedah, sehingga hapusnya nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari DPO SIMKM Imigrasi tidaklah kewenangan dari klien kami,” ucap regu pengacara Napoleon dikala membacakan eksepsi.

Terpaut pesan pemberitahuan Kadivhubinter Polri yang diterima keluarga Djoko Tjandra. Pengacara Napoleon berkata itu memanglah tugas serta kewajiban Kadivhubinter Polri mengantarkan status red notice Djoko Tjandra.

Usai persidangan, Napoleon kembali melaporkan jika dirinya tidak menghapus red notice. Ia menyebut dakwaan jaksa galat besar.

” Teruji kan saat ini aku bukan menghapus red notice, dalam dakwaan sepanjang ini aku mengapus red notice itu galat besar. Malah red noticenya Djoko Tjandra itu aku perpanjang lagi,” tutur Napoleon usai persidangan kepada wartawan.

Ia pula tidak menarangkan rinci siapa wujud yang diucap ia menzalimi dirinya. Ia cuma berkata orang itu yang berstatement terpaut permasalahannya.

” Dapat nampak statement- statement ke orang yang bilang aku red notice, seperti itu,” ucap Napoleon.

Dikenal, Jaksa mendakwa Napoleon Bonaparte sudah menerima suap dengan nilai dekat Rp 6 miliyar dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Suap itu diberikan Djoko Tjandra supaya Napoleon yang berprofesi Kadivhubinter Polri mengupayakan penghapusan status buronan.

Napoleon pula didakwa bersama Brigjen Prasetijo bagaikan Kepala Biro Koordinator Pengawas( Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Napoleon diucap jaksa menerima suap senilai SGD 200 ribu serta USD 270 ribu, bila dirupiahkan duit itu menggapai Rp 6 miliyar lebih.

giff

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *