Jokowi Resmi Bubarkan 18 Tim Kerja hingga Komite, Ini Daftarnya

BERITA RAKYAT – Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi formal membubarkan 18 regu kerja, tubuh, serta komite yang berdiri bersumber pada keputusan presiden( keppres).

Perihal tersebut termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penindakan Corona Virus Disease 2019( COVID- 19) serta Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada bertepatan pada 20 Juli 2020. Demikian yang dilansir dari Antara.

” Dengan pembuatan komite sebagaimana diartikan dalam Pasal 1, lewat peraturan presiden ini membubarkan,” demikian bunyi beleid Pasal 19 ayat a- r.

Regu kerja, tubuh, serta komite yang dibubarkan bagaikan berikut:

  1. 1. Regu Transparansi Industri Ekstraktif yang dibangun bersumber pada Peraturan Presiden Nomor. 26/ 2010 tentang Transparansi Pemasukan Negeri serta Pemasukan Wilayah yang Diperoleh dari Industgri Ekstraktif;
  2. 2. Tubuh Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan serta Kehutanan yang dibangun bersumber pada Peraturan Presiden Nomor. 10/ 2011 tentang Tubuh Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan serta Kehutanan;
  3. 3. Komite Percepatan serta Ekspansi Pembangaunan Ekonomi Indonesia 2011—2025 yang dibangun bersumber pada Peraturan Presiden Nomor. 32/ 2011 tentang Masterplan Percepatan serta Ekspansi Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025 sebagaimana sudah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor. 48/ 2014 tentang Pergantian atas Peraturan Presiden Nomor. 32/ 2011 tentang Masterplan Percepatan serta Ekspansi Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025;
  4. 4. Tubuh Pengembangan Kawasan Strategis serta Infrastruktur Selat Sunda yang dibangun bersumber pada Peraturan Presiden Nomor. 86/ 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis serta Infrastruktur Selat Sunda;
  5. 5. Regu Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibangun bersumber pada Peraturan Presiden Nomor. 73/ 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistern Mangrove;
  6. 6. Tubuh Kenaikan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun bersumber pada Peraturan Presiden Nomor. 90/ 2016 tentang Tubuh Kenaikan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
  7. 7. Komite Pengarah Peta Jalur Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik( Road Map e- Commerce) Tahun 2017—2019 yang dibangun bersumber pada Peraturan Presiden Nomor. 74/ 2017 tentang Peta Jalur Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik( Road Map e- Commerce) Tahun 2017—2019;
  8. 8. Satuan Tugas Percepatan Penerapan Berupaya yang dibangun bersumber pada Peraturan Presiden Nomor. 91/ 2017 tentang Percepatan Penerapan Berupaya;
  9. 9. Regu Koordinasi Pemantauan serta Penilaian atas Pemberian Jaminan serta Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang dibangun bersumber pada Peraturan Presiden Nomor. 46/ 2019 tentang Pemberian Jaminan serta Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; Lembaga Lain yang Dibubarkan
  10. 10. Regu Pinjaman Komersial Luar Negara yang dibangun bersumber pada Keputusan Presiden Nomor. 39/ 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negara;
  11. 11. Regu Nasional Buat Negosiasi Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization yang dibangun bersumber pada Keputusan Presiden Nomor. 104/ 1999 tentang Pembuatan Regu Nasional buat Negosiasi Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana sudah sebagian kali diganti, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor. 16/ 2002 tentang Pergantian Kedua atas Keputusan Presiden Nomor. 104/ 1999 tentang Pembuatan Regu Nasional buat Negosiasi Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization;
  12. 12. Regu Restrukturisasi serta Rehabilitasi PT( Persero) Industri Listrik Negeri yang dibangun bersumber pada Keputusan Presiden Nomor 166/ 1999 tentang Regu Restrukturisasi serta Rehabilitasi PT( Persero) Industri Listrik Negeri sebagaimana sudah diganti dengan Keputusan Presiden Nomor. 133/ 2000 tentang Pergantian atas Keputusan Presiden Nomor. 166 Tahun 1999 tentang Regu Restrukturisasi serta Rehabilitasi PT( Persero) Industri Listrik Negeri;
  13. 13. Komite Kebijakan Zona Keuangan yang dibangun bersumber pada Keputusan Presiden Nomor. 177/ 1999 tentang Komite Kebijakan Zona Keuangan sebagaimana sudah sebagian kali diganti, terakhir dengan Keppres Nomor. 53/ 2003 tentang Pergantian Kedua atas Keppres Nomor. 177/ 1999 tentang Komite Kebijakan Zona Keuangan;
  14. 14. Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan yang dibangun bersumber pada Keppres Nomor. 80/ 2000 tentang Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan;
  15. 15. Regu Koordinasi Kenaikan Kelancaran Arus Benda Ekspor serta Impor yang dibangun bersumber pada Keppres Nomor. 54/ 2002 tentang Regu Koordinasi Kenaikan Kelancaran Arus Benda Ekspor serta Impor sebagaimana sudah diganti dengan Keppres Nomor. 24/ 2005 tentang Pergantian atas Keppres Nomor. 54/ 2002 tentang Regu Koordinasi Kenaikan Kelancaran Arus Benda Ekspor serta Impor;
  16. 16. Regu Nasional Kenaikan Ekspor serta Kenaikan Investasi yang dibangun bersumber pada Keppres Nornor 3/ 2006 tentang Regu Nasional Kenaikan Ekspor serta Kenaikan Investasi sebagaimana sudah sebagian kali diganti, terakhir dengan Keppres Nomor. 28/ 2010 tentang Pergantian Kedua atas Keppres Nomor. 3/ 2006 tentang Regu Nasional Kenaikan Ekspor serta Kenaikan Investasi;
  17. 17. Regu Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang dibangun bersumber pada Keppres Nomor. 22/ 2006 tentang Regu Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; dan
  18. 18. Komite Nasional Persiapan Penerapan Warga Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dibangun bersumber pada Keppres Nomor. 37/ 2014 tentang Kornite Nasional Persiapan Penerapan Warga Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *