Ketua KPK: Kalau Kejagung Tak Tuntas, Kita Ambil Kasus Pinangki

BERITA RAKYAT – Kejaksaan Agung( Kejagung) dikala ini memikirkan pelibatan KPK dalam proses penyidikan permasalahan dugaan suap jaksa Pinangki Lenyap Malasari. Pimpinan KPK Firli Bahuri mengaku siap mengambil alih permasalahan jaksa Pinangki.

” Kita telah melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan,” kata Firli di lingkungan gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Senin( 31/ 8/ 2020).

Firli membenarkan grupnya hendak mengambil alih permasalahan Pinangki bila masalah itu tidak berakhir di tangan Kejagung. Ia berkata KPK hendak bekerja mengambil alih permasalahan Pinangki cocok dengan ketentuan 10A UU KPK No 19 Tahun 2019.

” Serta permasalahan itu kita jalani supervisi buat penindakan berikutnya. Namun jika memanglah seandainya tidak berakhir, cocok dengan Pasal 10A, dapat kita ambil. Aku kira itu,” ucap Firli.

Tadinya dikenal, KPK memanglah berharap terdapat inisiatif dari Kejagung menyerahkan penindakan permasalahan Pinangki. Karena, KPK memperhitungkan permasalahan korupsi yang mengaitkan penyelenggara negeri idealnya ditangani KPK.

” Hendak namun aku tidak berdialog dengan konsep pengambilalihan masalah yang memanglah pula jadi kewenangan KPK sebagaimana didetetapkan dalam Pasal 10A UU No 19 Tahun 2019, namun lebih berharap pada inisiasi institusi tersebutlah yang ingin menyerahkan sendiri penindakan perkaranya kepada KPK,” kata Nawawi Pomolango, Kamis( 27/ 8).

Di sisi lain, beberapa anggota Komisi III DPR dari bermacam fraksi silih silang komentar soal penindakan permasalahan jaksa Pinangki yang dituding menerima suap dari Djoko Tjandra itu. Terdapat yang menunjang permasalahan Pinangki ditangani KPK, tetapi terdapat pula yang sepakat permasalahan tersebut senantiasa ditangani Kejagung.

Paling tidak terdapat 9 Fraksi di DPR terbelah soal penindakan permasalahan Pinangki. Komisi III membidangi urusan hukum serta bermitra di antara lain dengan Polri, Kejagung, serta KPK.

Dari 9 fraksi di DPR, terdapat 4 yang sepakat permasalahan jaksa Pinangki lebih baik diserahkan ke KPK. Sedangkan 3 fraksi melaporkan dukungannya buat Kejagung senantiasa menanggulangi permasalahan dugaan suap pegawainya.

Sedangkan itu terdapat 1 fraksi, ialah PDIP yang memiliki pendapatnya masih abu- abu. Setelah itu 1 fraksi, ialah PPP memiliki alternatif lain ialah imbauan supaya permasalahan Pinangki diserahkan ke Polri. Tetapi belum lama PPP melaporkan sokongan permasalahan itu senantiasa dipegang Kejagung.

Terpaut perihal ini, Kejagung sendiri tengah memikirkan buat mengaitkan KPK dalam permasalahan dugaan suap jaksa Pinangki Lenyap Malasari. Kejagung menyadari terdapat kewenangan yang dipunyai KPK buat mengurus permasalahan tersebut.

” Nanti kita pertimbangkan, sepanjang mana. Sebab terdapat kewenangan KPK, boleh pula,” kata Jampidsus Ali Mukartono kepada wartawan di Gedung Bulat Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat( 28/ 8).

Kejagung Pertimbangkan Libatkan KPK di Permasalahan Dugaan Suap Jaksa Pinangki

“( KPK ataupun Kejagung yang hendak bersurat) Dapat dua- duanya. Kita koordinasikan saja,” imbuh Ali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *