Kubu Moeldoko Ajak Eks Ajudan JK Gabung ke Demokrat KLB Sumut, Tapi Ditolak

BERITA RAKYAT – Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan, kubu Demokrat Moeldoko merayu mantan Wakapolri Syafruddin buat masuk jadi pengurus Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumut. Tetapi, Syafruddin menolak tawaran tersebut.

Ia menarangkan, awal mulanya Syafruddin dihubungi oleh Darmizal serta Marzuki Alie. Tetapi, ajakan itu senantiasa ditolak sampai kesimpulannya Moeldoko yang membujuk Syafruddin.

” Aku bisa data terpercaya demikian. Awal mulanya yang menghubungi Bang Syaf, Darmizal serta Marzuki Alie. Tetapi ditolak. Setelah itu, Moeldoko langsung yang menghubungi, pula ditolak,” kata Syahrial kepada wartawan, Senin( 15/ 3/ 2021).

   

Bagi ia, semenjak dini hasrat kubu Moeldoko memanglah tidak baik. Ialah mau mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono( AHY) di Partai Demokrat yang legal.

” Kebohongan yang dicoba Moeldoko dkk yang menggelar KLB abal- abal di Sibolangit, teruji. Apa yang di informasikan Ketum AHY dikala konpres 1 Februari 2021 jadi realitas,” ucap ia.

Ia meningkatkan, sehabis menggelar KLB, kubu Moeldoko mencari- cari metode buat penuhi prosedur tersebut. Mereka berupaya pengaruhi para pengurus DPD serta DPC owner hak suara.

” Maksudnya, kudeta jenderal Moeldoko, kandas. Ia telah tertipu oleh Jhoni Allen Marbun cs,” pungkas Syahrial.

Kubu KLB Demokrat Moeldoko Hendak Laporkan AHY ke Polisi

Sedangkan itu, Sekjen Partai Demokrat tipe Kongres Luar Biasa( KLB) Sumut Jhoni Allen Marbun hendak memberi tahu Agus Harimurti Yudhoyono( AHY) ke polisi. Sebabnya, AHY dinilai sudah mengganti mukadimah anggaran dasar serta anggaran rumah tangga( Angkatan darat(AD)/ ART) partai.

Baginya, mukadimah dalam Angkatan darat(AD)/ ART tidak boleh diganti keculai pasal- pasal yang terdapat di dalamnya. Ia bilang, AHY melaksanakan pelanggaran dikala ditunjuk selaku Pimpinan Universal Partai Demokrat pada Kongres ke V tahun 2020.

” Kita hendak memberi tahu AHY memalsukan akta Angkatan darat(AD)/ ART 2020 khsususnya mengganti mukadimah dari pendirian partai. Tidak boleh. Pasal boleh berganti tetapi mukadimah tidak boleh berganti,” ucapnya di kediaman Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis( 11/ 3/ 2021).

Jhoni menarangkan, mukadimah dalam Angkatan darat(AD)/ ART partai cuma dapat diganti lewat proses di majelis hukum. Ia menuding AHY berperan seenaknya dengan mengganti mukadimah Angkatan darat(AD)/ ART Partai Demokrat.

” Cuma boleh di majelis hukum sama semacam UUD 1945 tidak boleh berganti mukadimahnya, pasal- pasal boleh berganti cocok kebutuhan,” imbuhnya.

Jhoni mengatakan, salah satu yang diganti dalam mukadimah Angkatan darat(AD)/ ART merupakan menyebut SBY selaku founding father Partai Demokrat. Ia bilang, perihal itu tidak terdapat tadinya dalam mukadimah.

” Itu melanggar akta pendirian partai Demokrat, memalsukan serta itu bukan kewenangan Kemenkumham, itu merupakan kewenangan akta notarial serta itu hendak kita buktikan,” tegasnya.

Bagi Jhoni, putra sulung SBY itu yang jadi penanggung jawab pelaksana Angkatan darat(AD)/ ART partai. Ia memperhitungkan AHY sudah memanipulasi Angkatan darat(AD)/ ART sehingga dapat digolongkan selaku pelanggaran terhadap Undang- Undang Partai Politik.

” AHY yang kita laporkan sebab di dalam Angkatan darat(AD)/ ART cuma ia salah satunya penanggung jawab pelaksana Demokrat ini. Itu melanggar UU Parpol oleh sebab itu apa, tetapi yang sangat utama memanipulasi mukadimah,” pungkasnya.

giff

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.