Laporan Terbentur SOP, Moeldoko Diharuskan Hadir Laporkan Andi Mallarangeng

BERITA RAKYAT – Laporan dugaan pencemaran nama baik Moeldoko dari kubu KLB Partai Demokrat terhadap Sekretaris Majelis Besar Partai Demokrat Andi Mallarangeng belum diterima polisi. Kubu KLB menyebut Moeldoko wajib memberi tahu sendiri Andi Mallarangeng.

Perihal itu di informasikan oleh Kepala Bidang Advokasi serta Hukum DPP Partai Demokrat KLB Razman Arif Nasution. Ia menyebut salah satu alibi laporan grupnya belum diterima polisi sebab Moeldoko selaku pihak pelapor tidak muncul langsung.

   

” SOP- nya wajib pelapor itu sendiri,” kata Razman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu( 13/ 3/ 2021).

Tidak hanya itu, Razman menyebut pihak Polda Metro Jaya memohon grupnya menyatukan bukti- bukti yang mereka membawa ke dalam satu tempat penyimpanan. Razman mengaku tidak mempermasalahkan perihal tersebut, tetapi ia menyayangkan standard operating procedure( SOP) pelaporan permasalahan ITE, yang baginya, tidak di informasikan dengan baik ke publik.

” Kami hendak lengkapi ini. Kami hari ini aku didampingi regu hukum Pak Syamsul yang diberi tugas selaku kuasa pelapor dari Ayah Moeldoko, serta syarat- syaratnya dimohon aku lengkapi sebab terdapat SOP yang tidak diedarkan,” ucapnya.

Razman menyebut Moeldoko membagikan kuasa kepadanya buat membuat laporan terhadap Andi Mallarangeng. Ia memperhitungkan pesan kuasa dari Moeldoko sepatutnya lumayan buat membuat laporan terpaut dugaan pelanggaran UU ITE.

” Sebab Pak Moeldoko bukan tidak ingin muncul. Biasalah ngurus keluarga, lagi rehat. Dapat jadi melimpahkan sebab itu boleh, sepanjang ini pula boleh. Nah saat ini katanya terdapat SOP. Makanya aku tanya SOP- nya mana,” ucap Razman.

Ia berkata hendak memberi tahu permasalahan tersebut ke Moeldoko. Ia belum membenarkan apakah Moeldoko hendak muncul langsung memberi tahu Andi.

” Nanti aku bicarakan, pastilah,” imbuhnya. Kubu KLB Partai Demokrat tadinya mengaku hendak memberi tahu Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Kubu KLB Partai Demokrat ingin memberi tahu Andi Mallarangeng atas pernyataannya yang diprediksi menuding Moeldoko haus kekuasaan.

Laporan itu setelah itu belum diterima oleh pihak kepolisian. Polisi memperhitungkan terdapat sebagian kekurangan yang masih wajib dipadati dari laporan tersebut.

Selaku data, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menghasilkan kebijakan Mengenai penindakan permasalahan yang berkaitan dengan UU ITE. Salah satunya, Sigit memohon pihak yang merasa jadi korban memberi tahu langsung ke polisi.

” Apabila butuh laporan tertentu yang bertabiat delik aduan, yang lapor ya wajib korbannya, jangan diwakili lagi,” kata Sigit dikala Rapim TNI- Polri 2021 di Mabes Polri, Selasa( 16/ 2).

Pedoman ini terbuat supaya UU ITE tidak digunakan warga selaku perlengkapan silih lapor. Sigit memohon upaya mediasi didahulukan.

” Ini pula biar setelah itu tidak asal lapor serta setelah itu nanti kita yang kerepotan. Jadi hal- hal semacam ini ke depan kita perbaiki, terlebih memanglah semacam itu. Serta apabila butuh jika memanglah tidak berpotensi memunculkan konflik horizontal, ya tidak butuh ditahanlah. Jadi proses mediasi, mediasi tidak dapat, tidak harus ditahan,” tuturnya.

giff

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *