Menanti Calon Kapolri Pilihan Jokowi

BERITA RAKYAT – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis secara formal mengajukan pesan pemberitahuan hendak merambah pensiun pada Februari 2021 mendatang kepada Presiden Joko Widodo( Jokowi). Dalam pesan tersebut orang no satu di Korps Bhayangkara itu tidak mengatakan nama calon penggantinya.

” Ya benar, Ayah Kapolri telah ajukan pesan ke Presiden yang isinya pemberitahuan kalau usia dia telah 58 tahun serta terhitung 1 Februari 2021 merambah purnabakti. Ini cocok UU No 2/ 2002 tentang Polri,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Rabu( 6/ 1/ 2021).

   

Argo menarangkan, pesan pemberitahuan tersebut diberikan kepada Presiden Jokowi lewat Menteri Sekretaris Negeri( Mensesneg) Pratikno.

” Pesan tersebut telah diserahkan kepada Mensesneg Pratikno,” ucapnya.

Pratikno juga membetulkan kalau Idham Azis sudah mengantarkan pesan ke Presiden menimpa masa pensiun.

” Mengantarkan kalau Dia hendak lekas pensiun serta mohon supaya lekas diajukan calon kepala Polri pengganti kepada DPR,” kata Pratikno.

Dikala ditanya kapan Presiden hendak menyerahkan nama calon Kapolri ke DPR, Pratikno menanggapi,” Minggu depan.”

Berita ini sontak membuat banyak nama mulai tersebar terpaut calon Kapolri pegganti Idham Aziz. Perwira besar Polri bintang 3 juga mulai dilirik serta digadang- gadang buat memegang kendali Polri.

Misalnya saja, Pimpinan Presidium Indonesia Police Watch( IPW) Neta S Pane memprediksi nama Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono bagaikan calon Kapolri. Apalagi telah terdapat pendampingnya, ialah Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Nama terakhir pula santer terdengar bagaikan calon kokoh pula.

Tidak hanya itu, terdapat nama- nama semacam Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, serta Kabaintelkam Polri Komjen Rycko Amelza Dahniel pula timbul dari internal Polri sendiri bagaikan Kapolri.

Sedangkan dari struktur luar Polri terdapat 2 nama yang digadang- gadang bagaikan calon Kapolri, ialah Kepala Tubuh Nasional Penanggulangan Terorisme( BNPT) Komjen Boy Rafli Amar serta Sekretaris Utama Tubuh Intelijen Negeri( BIN) Komjen Bambang Sunarwibowo.

Tetapi, Menko Polhukam Mahfud Md berkata, nama- nama yang tersebar terpaut calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Aziz masih bertabiat spekulasi. Baginya, belum terdapat nama final yang diserahkan Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi ke DPR.

” Belum terdapat yang final, seluruh nama yang tersebar masih spekulasi,” kata Mahfud dikala dikonfirmasi Kamis( 7/ 1/ 2021). Ia juga memohon seluruh pihak buat menunggu nama- nama calon Kapolri diumumkan serta diserahkan ke DPR buat menempuh bugat and proper test.

Tetapi, Mahfud tidak menyebut kapan nama calon Kapolri hendak diserahkan ke parlemen.” Tunggu saja,” ungkap Mahfud.

Kompolnas serta DPR

Apa yang di informasikan Mahfud terdapat benarnya. Karena, Komisi Kepolisian Nasional yang bertugas membagikan masukan kepada Presiden terpaut pencalonan Kapolri mengaku belum menyerahkan satu nama juga.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional( Kompolnas) Poengky Indarti mengaku, grupnya dalam waktu dekat baru hendak menyerahkan nama calon Kepala Polri pengganti Idham Azis kepada Presiden.

” Dalam waktu dekat baru hendak kami sampaikan ke Presiden,” katanya.

Poengky membantah data yang melaporkan dikala ini nama Kapolri telah terdapat di kantong Jokowi. Ia menyebut lembaganya masih melaksanakan penyaringan.

” Menyaring orang- orang bersumber pada kriteria- kriteria buat jadi calon kepala Polri itu standarnya terbaik,” ucapnya.

Poengky pula menyebut penyerahan nama calon Kapolri dicoba saat sebelum berakhir masa reses pada 10 Januari 2020. Perihal itu bertujuan supaya nantinya Presiden membagikan kejutan kepada anggota DPR sehabis berakhir masa reses.

” Itu surprise, baru dikirim Presiden sehabis masa reses,” katanya.

Wujud perwira besar Polri yang hendak disarankan ke Presiden disebutkannya tentu mempunyai segudang prestasi serta memiliki integritas.

” Orang yang hendak kami rekomendasikan merupakan yang berprestasi, berintegritas serta mempunyai track record terbaik,” jamin Poengky.

Sedangkan itu, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman berkata, grupnya baru hendak melakukan rapat internal pada bertepatan pada 13 Januari guna mangulas mekanisme uji kelayakan serta kepatutan calon Kapolri.

” Masa Persidangan III Tahun Persidangan 2020- 2021 diawali 12 Januari. Komisi III DPR baru melakukan rapat internal pada bertepatan pada 13 Januari buat mangulas mekanisme uji kelayakan serta kepatutan,” kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa( 5/ 1/ 2021).

Sampai dikala ini, kata ia, pimpinan DPR RI serta Komisi III belum menerima pesan dari Presiden Joko Widodo terpaut dengan pengajuan nama calon Kapolri.

Bagi ia, terdapat sebagian wujud perwira besar( pati) senior yang dikabarkan jadi calon Kapolri mengambil alih Jenderal Pol Idham Azis.

” Terdapat yang jago di bidang reserse, di bidang humas, serta terdapat pula yang lama di bidang pemeliharaan keamanan serta kedisiplinan warga( kamtibmas),” ucapnya semacam dilansir Antara.

Politikus Partai Gerindra itu memperhitungkan seluruh kandidat tersebut masih mempunyai kesempatan yang sama besar sebab memiliki prestasi baik serta hampir tidak mempunyai permasalahan signifikan.

Tata Metode Pemilihan Kapolri

Semacam dikenal, Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia( Kapolri) dinaikan serta diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat( DPR). Demikian antara bunyi Pasal 11 Undang- Undang Kepolisian yang mengendalikan pemilihan Kapolri dengan rinci.

Pasal 11 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

( 1) Kapolri dinaikan serta diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

( 2) Usul penaikan serta pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat diiringi dengan sebabnya.

( 3) Persetujuan ataupun penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana diartikan dalam ayat( 2) wajib diberikan dalam jangka waktu sangat lelet 20( 2 puluh) hari terhitung semenjak bertepatan pada pesan Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.( 4) Dalam perihal Dewan Perwakilan Rakyat tidak membagikan jawaban dalam waktu sebagaimana diartikan dalam ayat( 3), calon yang diajukan oleh Presiden dikira disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

( 5) Dalam kondisi menekan, Presiden bisa memberhentikan sedangkan Kapolri serta mengangkut pelaksana tugas Kapolri serta berikutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

( 6) Calon Kapolri merupakan Perwira Besar Kepolisian Negeri Republik Indonesia yang masih aktif dengan mencermati jenjang kepangkatan serta karier.

( 7) Tata metode pengusulan atas penaikan serta pemberhentian Kapolri sebagaimana diartikan dalam ayat( 1),( 2), serta( 6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

( 8) Syarat menimpa penaikan serta pemberhentian dalam jabatan tidak hanya yang diartikan dalam ayat( 1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Berikutnya Pasal 6 Perpres No 17 Tahun 2011 pula melaporkan:

( 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diartikan dalam Pasal 4 huruf b, Kompolnas membagikan pertimbangan kepada Presiden atas hasil pemantauan serta penilaian kinerja terhadap:

a. Kapolri, dalam rangka membagikan pertimbangan pemberhentian; dan

b. Perwira Besar Polri dalam rangka membagikan pertimbangan penaikan Calon Kapolri.

( 2) Penyampaian pertimbangan kepada Presiden sebagaimana diartikan pada ayat( 1) dilaksanakan cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan yang mengendalikan menimpa tata metode penaikan serta pemberhentian Kapolri.

giff

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *