Pejabat Pajak Terseret Dugaan Suap, Pengkhianatan yang Terus Berulang

BERITA RAKYAT – Menteri Keuangan( Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar konferensi pers pada Rabu 3 Maret 2021 siang. Kepada para wartawan, dirinya mengaku merasa dikhianati.

Gimana tidak, di tengah upayanya mereformasi perpajakan, Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) seketika menguak permasalahan dugaan suap oleh pegawai di Direktorat Jenderal Pajak( Ditjen Pajak) Departemen Keuangan( Kemenkeu).

Memanglah, tadinya pada Selasa, 2 Maret 2021, Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata berkata grupnya tengah melaksanakan penyidikan baru terpaut permasalahan dugaan suap pajak di Ditjen Pajak.

Tetapi KPK belum menetapkan pihak yang hendak dijerat buat dimintai pertanggungjawaban atas permasalahan dengan nilai suap yang menggapai puluhan miliyar rupiah ini.

   

” Kami lagi penyidikan betul. Tetapi tersangkanya nanti, dalam proses penyidikan itu kan mencari perlengkapan fakta buat menetapkan terdakwa, ini yang lagi kami jalani,” ucap Alex di Gedung KPK.

Ada pula modus rasuah permasalahan ini sama semacam permasalahan perpajakan yang lain, ialah pejabat pajak menerima beberapa duit dari harus pajak. Penerimaan duit dicoba nilai pembayaran pajak jadi lebih rendah.

Dalam permasalahan ini regu penyidik telah menggeledah sebagian posisi demi mencari benda fakta. Penggeledahan serta penindakan permasalahan ini dicoba dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal( Itjen) Kemenkeu serta Ditjen Pajak Kemenkeu.

” Ini kita sinergi. Jadi satu sisi kita tangani suapnya, nanti sahabat Itjen serta Ditjen Pajak itu hendak melaksanakan pengecekan ulang terhadap harus pajak yang dalam pengecekan dini itu yang memiliki suap tadi, biar didetetapkan( nilai) pajak yang bener berapa. Jika memanglah bener terdapat kekurangan pajak dendanya itu kan 200 persen,” jelas ia.

Walaupun belum secara gamblang menguak pegawai Ditjen Pajak yang ikut serta dugaan suap, KPK sudah memohon Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum serta HAM buat mencekal ke luar negara Direktur Ekstensifikasi serta Evaluasi Direktorat Jenderal Pajak( DJP) Angin Prayitno Aji.

Bersumber pada sumber internal di Departemen Hukum serta HAM, Angin dicegah ke luar negara semenjak 8 Februari 2021 sampai 5 Agustus 2021. Dalam informasi disebutkan penangkalan dicoba sebab korupsi.” Korupsi” tertulis dalam informasi reason ataupun alibi penangkalan, dikutip

Alex juga tidak membantah berita tersebut. Ia berkata kala telah diresmikan selaku terdakwa, tentu hendak dicegah ke luar negara.” Biasanya semenjak terdakwa diresmikan ya kita tangkal ke luar negara,” kata Alex.

Apalagi, nama Angin Prayitno telah dihapus dari jajaran pejabat di Ditjen Pajak Departemen Keuangan.

Tidak hanya Angin, Ditjen Imigrasi Kemenkumham pula menghindari 5 orang lain. Kelima orang tersebut ialah Dokter, RAR, AIM, VL, serta AS. Mereka dicegah sebab alibi korupsi.

” 2 orang ASN atas nama nama samaran APA serta Dokter, dan 4 orang yang lain ialah RAR, AIM, VL, serta AS, dicegah sebab alibi korupsi. Penangkalan ini berlaku sepanjang 6 bulan mulai 8 Februari 2021 hingga dengan 5 Agustus 2021,” ucap Kabag Humas serta Universal Dirjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara dalam penjelasan resminya.

giff

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *