Pengakuan Peserta KLB Demokrat di Sumut yang Terima Rp 100 Juta

BERITA RAKYAT – Salah satu partisipan Kongres Luar Biasa( KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara, Rahman Dontili mengaku sudah menerima duit Rp 100 juta berkat menjajaki kegiatan tersebut. Rahman ialah Mantan Pimpinan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara.

“ Aku memanglah menerima duit 100 juta, tetapi bukan berarti aku wajib diam kala memandang ketidakbenaran ini. Aku menerima 100 juta tetapi tidak dapat diam, sehingga lekas balik dari situ, aku coba menghubung DPP serta memberi tahu sebab masih menyayangi Partai Demokrat ini,” jelas Rahman dalam suatu video yang diputar pada kegiatan konferensi pers Partai Demokrat di Jakarta, Jumat( 12/ 3/ 2021).

   

Dia mengaku saat sebelum bertandang ke posisi kegiatan, dirinya menginap 2 malam di Jakarta. Setelah itu pada bertepatan pada 4 Maret ataupun satu hari saat sebelum acar, dia sudah terletak di situ. Kegiatan yang mestinya ialah hajat internal partai itu, kata Rahman malah dihadiri oleh sembarang orang.

” Aku memandang yang muncul pada dikala itu memanglah bukan owner suara yang legal, yang aku tahu itu cuman terdapat sebagian orang yang memanglah pimpinan DPC sebab aku ini merupakan kader pula yang telah nyaris 11 tahun,” jelas Rahman.

Banyak Muka Tidak Dikenal

Selaku kader yang telah lumayan lama malang melintang di acara- acara Partai Demokrat, Rahman menarangkan dirinya lumayan familier dengan para pimpinan DPC dari wilayah lain. Tetapi dalam KLB itu, tidak sering terdapat muka yang dikenalnya.

” Tetapi pada dikala kegiatan itu, aku dalam hati aku bertanya ini bukan owner legal ini. Tetapi memanglah ruangan full sebab kami itu disiapkan jaket, tas, seluruh disiapkan panitia. Siapa yang masuk ke dalam bisa,” katanya.

Oleh sebab itu, Rahman memandang kalau KLB itu tidak legal. Serta ia menyebut KLB itu selaku KLB yang ilegal.

” Sebab Pasal 81( Angkatan darat(AD)/ ART Demokrat) tidak terpenuhi. Ya semacam telah tersebar, ialah 2/ 3 owner suara sahnya PD, 1/ 2 DPC serta pula menemukan persetujuan Pimpinan Majelis Besar. Sehingga aku memandang KLB di Deli Serdang itu ilegal,” pungkas Rahman.

giff

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *