Petaka Tembakan di Kepala Tewaskan Demonstran Antikudeta

BERITA RAKYAT – Tindakan keras polisi saat demonstrasi antikudeta di Myanmar menelan korban jiwa. Seorang wanita yang tertembak di kepala pada minggu lalu, meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.
Seperti dilansir AFP, Jumat (19/2/2021), aksi demonstrasi pada 9 Februari di Naypyidaw berubah menjadi kekerasan ketika pasukan keamanan menembakkan peluru karet ke pengunjuk rasa.

Mya Thwate Thwate Khaing, yang ikut berpartisipasi dalam aksi demo tertembak saat itu. Kabar kematiannya menandai korban pertama yang gugur sejak gerakan anti-kudeta muncul di Myanmar.

Klaim pasukan keamanan yang menembakkan peluru karet terbantahkan. Dokter mengatakan kepada AFP, dua orang yang terluka parah termasuk Mya Thwate Thwate Khaing diketahui terkena peluru tajam.

   

Pihak rumah sakit mengkonfirmasi kematian Mya Thwate Thwate Khaing pada hari Jumat (19/2) pukul 11 pagi, waktu setempat. Disebutkan bahwa jasad perempuan itu akan diperiksa oleh dewan pada pukul 3 sore karena “ini adalah kasus ketidakadilan”.

“Kami akan simpan catatan (penyebab kematiannya) dan mengirim salinannya ke otoritas masing-masing. Kami akan mencari keadilan dan akan melakukannya,” kata dokter itu.

Dia menambahkan bahwa staf rumah sakit telah menghadapi tekanan besar sejak Mya Thwate Thwate Khaing berada di unit perawatan intensif mereka.

“Beberapa sudah meninggalkan rumah sakit karena tekanan,” katanya.

Juru bicara militer dan kini menjabat Wakil Menteri Informasi, Zaw Min Tun mengonfirmasi bahwa Mya Thwate Thwate Khaing telah ditembak, dan mengatakan pihak berwenang akan terus menyelidiki kasus tersebut.

Sejak ditembak, wanita berusia 20 tahun itu menjadi simbol perlawanan bagi pengunjuk rasa antikudeta. Wajahnya dipampang di spanduk besar untuk menuntut keadilan.

Sanksi untuk Para Jenderal

Keadaan Myanmar membuat tekanan global kepada para jenderal makin keras. Inggris dan Kanada memberlakukan sanksi kepada para jenderal setelah militer mulai mengambil tindakan ‘keras’ terhadap demonstran.

Pemerintah Inggris mengumumkan sanksi terhadap tiga jenderal Myanmar karena “pelanggaran hak asasi manusia yang serius” atas peran mereka dalam pasukan keamanan militer. Inggris akan membekukan aset-aset para jenderal tersebut dan memberlakukan larangan perjalanan ke negaranya.

Negara itu juga akan memulai peninjauan untuk menghentikan bisnis Inggris yang bekerjasama dengan militer Myanmar.

Senada dengan Inggris, Kanada juga memberi sanksi kepada sembilan pejabat militer Myanmar dan menuduh militer terlibat “dalam kampanye penindasan melalui tindakan legislatif yang memaksa dan penggunaan kekuatan”.

“Kanada mendukung rakyat Myanmar dalam upaya mereka untuk demokrasi dan hak asasi manusia,” kata Menteri Luar Negeri Kanada, Marc Garneau.

Sejumlah kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) mendukung sanksi-sanksi yang diberikan. Meski begitu, dunia internasional harus mengambil langkah lebih jauh untuk menekan bisnis militer Myanmar di sektor permata, bir, dan perbankan.

giff

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *