Pilkada Tidak Ditunda Karena Tak Ingin Ada Plt di 270 Daerah

BERITA RAKYAT – Salah satu alibi pemerintah tidak mau menunda penerapan pemilihan kepala wilayah( Pilkada) Serentak 2020, sebab tidak mau 270 wilayah dijabat oleh pelaksana tugas( Plt) dalam waktu bertepatan.

Perihal ini dibeberkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum serta Keamanan( Menko Polhukam) Mahfud Md dikala mengantarkan pengantar secara virtual Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020, Selasa, 23 September 2020 kemarin.

” Sebab Plt itu tidak boleh mengambil kebijakan- kebijakan yang strategis,” jelas Mahfud dikutip Antara.

Sebaliknya dalam suasana di tengah pandemi COVID- 19, kata ia, kebijakan- kebijakan strategis yang berimplikasi pada penggerakan birokrasi serta sumber energi lain semacam dana, membutuhkan pengambilan keputusan serta langkah- langkah yang sifatnya strategis.

” Oleh karena itu, hendak kurang menguntungkan untuk proses pemerintahan kala 270 wilayah itu dicoba oleh Plt tanpa waktu yang jelas,” lanjutnya.

Mahfud pula mengantarkan alibi awal kenapa pilkada tidak ditunda. Perihal tersebut buat menjamin hak konstitusional rakyat buat memilah serta diseleksi cocok dengan jadwal yang sudah diatur di dalam undang- undang serta ataupun di dalam bermacam peraturan perundang- undangan.

Berikutnya, kata ia, bila Pilkada ditunda, misalnya hingga selesainya musibah COVID- 19, perihal tersebut tidak berikan kepastian kapan COVID- 19 hendak berakhir.

” Di negara- negara yang serbuan COVID- nya lebih besar semacam Amerika sekalipun, pemilu pula tidak ditunda. Di bermacam negeri pula berlangsung, pemilu tidak ditunda,” katanya.

Pilkada Telah Ditunda dari Semula

Alibi selanjutnya, lanjut Mahfud, sesungguhnya pilkada yang hendak diselenggarakan 9 Desember 2020 itu telah ditunda dari semula dijadwalkan pada 23 September 2020.

Maksudnya, kata ia, penundaan pilkada sesungguhnya telah sempat dicoba buat menanggapi suara- suara warga yang menginginkan pilkada ditunda.

” Yang dibutuhkan saat ini bagaikan prediksi, masih masifnya penularan COVID- 19 semacam dikhawatirkan baik oleh pemerintah ataupun oleh kelompok ataupun warga yang menginginkan supaya ditunda. Di mari butuh penegakan disiplin protokol kesehatan serta penegakan hukum yang tegas,” pungkas Mahfud.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *