PN Denpasar Tolak Permohonan Sidang Kasus Jerinx SID Digelar Secara Tatap Muka

BERITA RAKYAT – Majelis hukum Negara Denpasar menolak permohonan kuasa hukum I Gede Ari Astina alias Jerinx, yang memohon persidangan atas kliennya atas permasalahan ujaran kebencian serta pencemaran nama baik IDI Bali secara langsung ataupun tatap muka.

” Kami telah terima pesan keberatan sidang secara online serta memohon sidang dicoba secara tatap langsung. Pesan tersebut merupakan kewenangan ataupun perihal daripada tersangka, ataupun pengacaranya memohon sidang secara langsung serta tatap muka,” kata Pimpinan Majelis hukum Negara Denpasar, Sobandi dikala ditemui di PN Denpasar, Senin( 7/ 9/ 2020).

Sobandi berkata, bersumber pada konvensi ataupun MoU antara Mahkamah Agung, Kejagung, Menteri Hukum serta UU dan SK Dirjen No 379 Tahun 2020, pula SE Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020, sepanjang masa pandemi Covid- 19, untuk tersangka yang ditahan, sidang hendak dicoba secara virtual ataupun teleconference. Ia juga mengaku hendak menjajaki ketetapan tersebut.

” Buat berikutnya kewenangan itu terdapat di majelis hakim, apakah nanti senantiasa melaksanakan penahanan ataupun menunda ataupun menangguhkan penahanan. Jika menangguhkan penahanan hingga sidangnya hendak secara langsung. Tetapi jika masih ditahan persidangan senantiasa online ataupun virtual,” tutur Sobandi.

Alibi Kuasa Hukum Jerinx

Jerinx SID

Tadinya, kuasa hukum Jerinx SID, I Wayan Suardana menghadiri PN Denpasar buat mengajukan permohonan keberatan atas sidang online serta permohonan persidangan langsung( tatap muka).

” Kami keberatan serta menolak penyelenggaraan persidangan online terhadap klien kami Jerinx. Serta kami mohon supaya dalam pengecekan masalah a quo dicoba secara tatap muka buat menjamin hak hukum klien kami,” ucap I Wayan Suardana ataupun yang akrab disapa Gendo.

Ia menarangkan sebagian pertimbangan penolakan persidangan online ialah awal sebab berlawanan dengan Undang- undang, dari UU kekuasaan kehakiman serta KUHAP jelas pada pokoknya mengantarkan kalau tersangka harus muncul secara raga dalam sidang.

” Jadi bila setelah itu tersangka didatangkan secara online, hingga perihal itu berlawanan dengan UU baik KUHAP ataupun UU Kekuasaan Kehakiman,” kata Gendo.

Pertimbangan kedua, persidangan online berpotensi ataupun bisa membatasi upaya- upaya menggali kebenaran materiil.

” Masalah pidana ini merupakan menggali kebenaran materiil, oleh sebab itu hingga sepatutnya segala pihak dalam sidang bisa menggali secara leluasa serta menggali secara komprehensif tercantum dapat memandang dari gestur,” ucap Gendo.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *