Supervisi Kasus Djoko Tjandra, Mahfud Md Panggil 4 Lembaga Hukum

BERITA RAKYAT – Menko Polhukam Mahfud Md memanggil 4 institusi lembaga hukum. Mereka merupakan Departemen Hukum serta HAM, Polri, Kejaksaan Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK).

” Kami mangulas Peraturan Presiden terpaut penerapan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Mahfud usai gelar rapat terbatas dengan Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung serta KPK, di Kantor Kemenko Polhukam, melalui siaran pers diterima, Rabu( 2/ 9/ 2020).

Mahfud menarangkan, dalam peraturan itu disebutkan, KPK berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang lagi ditangani oleh Kejaksaan Agung serta Polri. Perihal ini dicoba dalam rangka supervisi.

” Jadi tadi terdapat konvensi ataupun kesamaan pemikiran, tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan masalah pidana yang lagi ditangani oleh Kejaksaan Agung serta oleh Polri,” jelas Mahfud.

Mahfud merinci, KPK dalam masalah pidana spesial korupsi bagi undang- undang no 19 tahun 2019, berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang lagi ditangani oleh Kejaksaan Agung serta Mabes Polri dalam rangka supervisi.

Ia meningkatkan, ketentuan ambil alih dicoba kala terdapat laporan mayarakat yang tidak ditindaklanjuti, ataupun terdapat tumpang tindih penindakan antara pelakon korupsi ataupun yang ditilik, serta membuat masalah yang berlarut.

“ Itu telah terdapat di undang- undang serta disepakati jadi bagian dari supervisi yang dapat diambil alih oleh KPK dari Kejaksaan Agung ataupun dari Polri,” jelas Mahfud.

KPK Beri Masukan soal Pinangki

Mahfud memperhitungkan, dalam permasalahan Joko Tjandra serta Jaksa Pinangki, KPK dapat membagikan pemikiran serta pula diundang kedua institusi itu buat muncul dalam suatu ekspose masalah yang lagi ditangani.

Bagi Mahfud, KPK bisa memperhitungkan dalam suatu ekspose masalah yang lagi ditangani, apakah permasalahan terpaut telah sepadan ataupun wajib diambil alih.” Jadi kan nanti KPK sendiri dapat turut di sana,” ucap Mahfud.

Bagaikan data, rapat dihadiri Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Spesial( Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) Nawawi Pamolango serta Dirjen PP Kemenkumham Profesor. Widodo Ekatjahjana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *