Tangkap Juliari Batubara, KPK Sudah Deteksi Korupsi Bansos Sejak Awal Pandemi Covid-19

BERITA RAKYAT – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) Komjen Firli Bahuri menyebut grupnya telah mengetahui tindak pidana korupsi terpaut dorongan sosial( bansos) semenjak dini pandemi Covid- 19 menyerang Indonesia.

” KPK telah mengetahui terdapatnya korupsi semenjak dini pandemi, serta betul hari ini kita dapat menguak terjalin tindak pidana korupsi di dalam perihal pengadaan benda serta jasa terpaut dorongan sosial,” ucap Firli di Gedung Penunjang KPK, Minggu( 6/ 12/ 2020).

Firli menyebut, KPK telah sebagian kali menegaskan supaya tidak bermain- main dengan dana bansos. Apalagi, Firli pernah menyebut bila terdapat ancaman mati untuk pihak yang berani menyalahgunakan dana bansos.

” Semenjak dini KPK, semenjak pandemi Covid- 19 itu menyerang Indonesia, pasti pemerintah sangat concern terhadap penyelamatan jiwa manusia, makanya langkah penyelamatan tersebut digelontorkan oleh pemerintah,” kata Firli.

KPK sendiri paling tidak sudah sudah 3 kali menerbitkan pesan edaran mengimbau Pemerintah buat berlagak transparan dalam pemakaian anggaran terpaut Covid- 19.

” Lewat 3 pesan edaran KPK mengimbau kepada pemerintah, baik pusat ataupun wilayah supaya transparan dengan mempublikasikan kepada warga terpaut realokasi serta pemakaian anggaran dalam penindakan Covid- 19, penyelenggaraan dorongan sosial( bansos), pengadaan benda serta jasa, sampai pengelolaan hibah dari warga,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Jumat( 14/ 8/ 2020).

Ipi menegaskan, KPK ikut memantau realisasi pemakaian anggaran penindakan Covid- 19 buat menghindari terbentuknya korupsi. Perihal itu dicoba oleh regu yang dibangun pada Kedeputian Penangkalan yang bekerja bersama gugus tugas di tingkatan pusat ataupun wilayah.

” Dari hasil analisis terpaut proporsi, alokasi sumber dana serta belanja, dan pemanfaatan anggaran, KPK membagikan saran supaya kemampuan penyalahgunaan anggaran buat kepentingan di luar penindakan Covid- 19 ataupun belanja di luar perencanaan serta kebutuhan, bisa dihindari,” kata Ipi.

   

Permasalahan Mensos Juliari Batubara

Walaupun telah 3 kali menerbitkan pesan edaran penangkalan korupsi dikala pandemi Covid- 19, tetapi perihal tersebut tidak diindahkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari dijerat KPK bagaikan terdakwa.

Tidak hanya Juliari KPK menjerat Matheus Joko Santoso serta Adi Wahyono bagaikan pejabat pembuat komitmen di Kemensos. 2 orang yang lain bagaikan pemberi ialah Ardian IM serta Harry Sidabuke. Keduanya dari pihak swasta

Mensos Juliari diresmikan bagaikan terdakwa permasalahan dugaan suap dorongan sosial corona Covid- 19 buat daerah Jabodetabek Tahun 2020. Juliari diprediksi menerima fee sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu.

Pimpinan KPK Komjen Firli Bahuri berkata, penerimaaan suap terhadap Juliari bermula dari pengadaan bansos penindakan Covid- 19 berbentuk paket sembako di Departemen Sosial dengan nilai dekat Rp 5, 9 triliun buat total 272 kontrak serta dilaksanakan dengan 2 periode. Buat memuluskan itu, Juliari menerima fee dari masing- masing paket bansos.

” Buat fee masing- masing paket bansos di sepakati oleh MJS serta AW sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpakat bansos,” ucap Firli di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu( 6/ 12/ 2020) dini hari.

Firli menyebut, pada penerapan paket bansos sembako periode awal, Juliari diprediksi sudah menerima fee sebesar Rp 8, 2 miliyar dari total duit Rp 12 miliyar yang diterima oleh Matheus. Duit buat Juliari diberikan Matheus lewat Adi Wahyono.

Bagi Firli, pemberian duit tersebut dikelola oleh seorang bernama Eko serta Shelvy N selaku Sekretaris di Kemensos yang pula orang keyakinan Juliari. Duit itu digunakan buat membayar bermacam keperluan individu Juliari.

Sedangkan buat periode kedua penerapan paket bansos ini terkumpul fee dari Oktober 2020 hingga dengan Desember 2020 dekat Rp 8, 8 milir. Firli menebak duit tersebut pula hendak dipergunakan buat keperluan Juliari.

Permasalahan ini dibeberkan lewat pembedahan tangkapn tangan pada 5 Desember 2020 dini hari di sebagian tempat di Jakarta. Regu penindakan KPK mengamankan duit dengan jumlah dekat Rp14, 5 miliyar dalam bermacam pecahan mata duit ialah dekat Rp11, 9 miliyar, dekat 171, 085 dolar AS( setara Rp2, 420 miliyar) serta dekat 23. 000 dolar Singapore( setara Rp243 juta).

Mensos Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso, serta Adi Wahyono, bagaikan penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a ataupun Pasal 12 huruf b ataupun Pasal 11 serta Pasal 12 huruf( i) UU No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diganti dengan UU No 20/ 2001 tentang Pergantian Atas UU No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Ardian I Meter serta Harry Sidabuke pihak swasta yang berfungsi bagaikan pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat( 1) huruf a ataupun Pasal 5 ayat( 1) huruf b ataupun Pasal 13 Undang- Undang No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diganti dengan UU No 20/ 2001 tentang Pergantian Atas UU No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

giff

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *