Terjerat Kasus Suap Ekspor Benur, Edhy Prabowo Siap Dituntut Mati

BERITA RAKYAT – Mantan Menteri Kelautan serta Perikanan Edhy Prabowo melaporkan siap menempuh proses hukum permasalahan dugaan suap izin ekspor benih lobster ataupun benur di KKP tahun anggaran 2020. Apalagi, Edhy melaporkan siap bila dituntut mati oleh jaksa penuntut universal pada KPK.

” Sekali lagi, jika memanglah aku dikira salah, aku tidak lari dari kesalahan, aku senantiasa tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itu juga aku siap,” ucap Edhy usai ditilik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin( 22/ 2/ 2021).

   

Edhy mengklaim apa yang ia jalani demi kepentingan warga, paling utama para nelayan. Sepanjang ini, Edhy mengklaim warga tidak dapat menikmati hasil laut paling utama lobster. Tiap nelayan mengambil lobster malah ditangkap. Atas dasar itu Edhy membuka keran izin ekspor benur.

” Intinya merupakan tiap kebijakan yang aku ambil buat kepentingan warga. Jika atas dasar warga itu wajib menanggung akibat, kesimpulannya aku dipenjara, itu telah jadi resiko untuk aku,” kata ia.

Walaupun demikian, Edhy melaporkan dirinya tidak berani membetulkan apa yang ia jalani dengan membuka keran ekspor bebur. Ia cuma berjanji tidak hendak menutupi permasalahan ini serta kooperatif menempuh proses hukum.

” Aku tidak berlari dari kesalahan yang terdapat. Silakan, proses peradilan berjalan, makanya aku jalani ini. Aku tidak hendak lari, serta aku tidak bicara kalau yang aku jalani tentu benar, enggak,” kata Edhy.

Edhy mengakui keran ekspor benur yang dibukanya tidak 100 persen berjalan tanpa celah. Tetapi, Edhy mengklaim, keputusannya membuka ekspor benur lewat peraturan menteri( Permen) buat penuhi kemauan warga, bukan pribadinya.

” Permen yang kami buat itu bukan atas dasar kemauan menteri, tetapi kemauan warga yang sepanjang ini rakyat menangkap( lobster) malah ditangkap, tidak boleh menikmati sumber energi alam yang terdapat, saat ini kita hidupkan. Ini kan permintaan dari mereka yang telah diajukan seluruh kelompok, pemerintah, DPR. Ini aku tindaklanjuti. Jika engak yakin tanya saja warga,” kata Edhy.

Edhy mengklaim ekspor benur yang diizinkannya buat menolong perekonomian warga, spesialnya para nelayan di tengah Pandemi Covid- 19. Baginya, dengan dibukanya izin ekspor benur, warga mempunyai pekerjaan bonus.

Apalagi, Edhy mengklaim, izin ekspor benur menaikkan penerimaan negeri bukan pajak( PNBP) dari Departemen Kelautan serta Perikanan.

” Kamu sendiri wajib catat, berapa PNBP yang kita peroleh sepanjang 3 bulan itu, terdapat Rp 40 miliyar telah terkumpul, bandingkan dengan peraturan yang lama seribu ekor cuma Rp 250. Di era aku satu ekor seribu minimun, makanya terkumpul duit itu,” kata ia.

KPK Tetapkan 7 Tersangka

Edhy dijerat dalam permasalahan dugaan suap izin ekspor benur di KPK. Tidak hanya Edhy KPK pula menjerat 6 terdakwa yang lain.

Mereka merupakan Safri( SAF) sebagai Stafsus Menteri KKP, Siswadi( SWD) sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih( AF) sebagai Staf istri Menteri KKP, Andreau Misanta Individu( AMP) sebagai Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin( AM) sebagai sespri menteri, serta Suharjito( SJT) sebagai Direktur PT 2 Putra Perkasa( DPP).

Edhy diprediksi sudah menerima beberapa duit dari Suharjito, chairman holding company PT 2 Putera Perkasa( DPP). Industri Suharjito sudah 10 kali mengirim benih lobster dengan memakai jasa PT Aero Citra Kargo( PT ACK).

Buat melaksanakan ekspor benih lobster cuma bisa lewat forwarder PT Aero Citra Kargo dengan bayaran angkut Rp 1. 800/ ekor. Industri PT ACK itu diprediksi ialah salah satunya forwarder ekspor benih lobster yang telah disepakati serta bisa restu dari Edhy.

giff

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *