UU Cipta Kerja Sudah Sah tapi Masih Finalisasi Naskah

BERITA RAKYAT – Undang- undang Cipta Kerja sudah disahkan pemerintah bersama DPR dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020. Tetapi, draf asli UU Cipta Kerja belum terbit serta masih dalam proses finalisasi naskah.

Perihal ini malah menuai kritik salah satunya dari Fraksi Demokrat DPR. Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin berkata tidak menerima naskah RUU Ciptaker dikala paripurna Senin kemudian.

” Tidak terdapat selembar juga naskah RUU terpaut Ciptaker yang dibagikan dikala rapat paripurna bertepatan pada 5 Oktober 2020 tersebut,” kata Didi kepada wartawan pada Kamis( 8/ 10).

” Telah 3 3 periode aku jadi anggota DPR RI. Baru kali ini aku memiliki pengalaman yang tidak terduga. Pimpinan DPR sudah mengesahkan RUU yang sesat serta cacat prosedur,” ucap Didi.

Tidak cuma Didi, anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon juga mengaku tidak ketahui naskah apa yang disahkan di paripurna UU Cipta Kerja. Fadli Zon kembali mempertanyakan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan dalam rapat paripurna pada Senin( 5/ 10) kemudian.

” Pada rapur 5 Oktober 2020, bagaikan anggota DPR RI aku tidak terima naskah RUU. Umumnya dibagikan serta di cerna dahulu. Jadi tidak ketahui naskah apa yang disahkan,” kata Fadli Zon dalam cuitan yang dibagikannya kepada wartawan, Kamis( 8/ 10).

Panitia Kerja( Panja) ulasan RUU Cipta Kerja lalu angkat bicara terpaut perihal ini. Pimpinan Panja RUU Ciptaker Supratman Andi Agtas menegaskan naskah UU Cipta Kerja telah final, tetapi masih dalam penyisiran.

Penyisiran dicoba supaya isi UU Ciptaker cocok dengan konvensi dalam ulasan serta tidak terdapat salah pengetikan( typo).

” Kan memanglah telah diumumkan, naskah final itu telah. Hanya kita saat ini… DPR itu kan memiliki waktu 7 hari saat sebelum naskah resminya kita kirim ke pemerintah. Nah, saat ini itu kita sisir, jangan hingga terdapat yang salah pengetikan, tetapi tidak mengganti substansi,” kata Pimpinan Panja RUU Ciptaker Supratman Andi Agtas dikala berbincang dengan detikcom, Jumat( 9/ 10/ 2020) jam 10. 56 Wib.

Supratman menyebut Panja RUU Ciptaker menggelar rapat hari ini( red- Jumat 9/ 10) buat melaksanakan penyisiran terhadap naskah UU Ciptaker. Grupnya bekerja sama dengan pemerintah serta pakar bahasa buat melaksanakan penyisiran naskah.

” Sebentar, siang aku undang segala poksi- poksi( kelompok fraksi) Baleg( Tubuh Legislasi DPR), anggota Panja itu tiba ke Baleg buat memandang satu per satu, jangan hingga…. Sebab kan saat ini ini regu dapur pemerintah serta DPR lagi bekerja bersama dengan pakar bahasa memandang jangan hingga terdapat yang typo, redundant,” terangnya.

Di samping itu, Supratman membetulkan kalau naskah UU Ciptaker yang final itu telah tersebar. Ia membenarkan penyisiran yang dicoba tidak mengganti substansi tiap pasal yang sudah lewat proses ulasan.

” Itu yang telah dibagikan. Tetapi kan itu substansinya yang tidak bisa jadi hendak berganti. Nah, kita yakinkan nih dari sisi drafting- nya yang jadi kita yakinkan,” tutur Supratman.

Supratman menarangkan DPR mempunyai waktu 7 hari buat melaksanakan penyisiran. Pimpinan Baled DPR itu membenarkan sangat lelet Selasa( 13/ 10) minggu depan, naskah UU Ciptaker telah dapat diakses oleh warga lewat web DPR.

” Kita itu, DPR, memiliki waktu hingga 7 hari kerja. Jadi harusnya hari Selasa telah final seluruh, sangat lelet. Tetapi aku upayakan hari ini dapat final. Jika telah final, seluruh itu langsung dapat diakses di website DPR,” tegas Supratman.

Presiden Joko Widodo( Jokowi) juga sudah angkat bicara menimpa polemik Undang- Undang Cipta Kerja. Jokowi menegaskan omnibus law itu bertujuan sediakan lapangan kerja yang sebanyak- banyaknya.

” Jadi Undang- Undang Cipta Kerja bertujuan buat sediakan lapangan kerja sebanyak- banyaknya untuk para pencari kerja dan para pengangguran,” ucap Jokowi dalam penjelasan pers lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat( 9/ 10/ 2020).

Jokowi menguraikan alibi kebutuhan pemerintah hendak undang- undang itu. Jokowi pula berkata apabila ketentuan itu hendak sekalian menghindari mungkin korupsi.

” Dengan Undang- Undang Cipta Kerja hendak mempermudah warga spesialnya usaha mikro kecil buat membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha buat usaha mikro kecil UMK tidak dibutuhkan lagi, cuma registrasi saja, sangat sederhana,” sebut Jokowi.

giff

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *